Sunarwoto

Hari ini (Senin, 19 Juli 2010) saya mendengarkan rekaman pengajian almarhum Ustad Abdullah Sungkar (kolega Ustad Abu Bakar Baasyir), Allâhu yarhamhu. Di antaranya, beliau bercerita tentang menggejalanya bidah di masyarakat. Dia cerita tentang hasil penelitian oleh sebuah jawatan atau instansi pemerintah (yang tidak disebutkan namanya) yang bertugas menyelidiki sebab-sebab terjadinya pelacuran. Alkisah, ada seorang perempuan pelacur yang sedang duduk di kompleks pelacuran membaca surat al-Ikhlas berulang-ulang. Oleh orang yang didekatnya ditanya, “Kenapa kamu mau melacur?” Perempuan itu pun tertawa. “Kamu tidak merasa bersalah dengan perbuatanmu itu?” tanya temannya tadi lebih lanjut. Dengan bangga perempuan tadi mengatakan kepada penanya tadi bahwa dia merasa bersyukur karena Allah memberi pekerjaan yang mudah, ringan, dan banyak menghasilkan uang berkat membaca surat al-Ikhlas. Setelah diselidiki, konon, perempuan tadi membaca surat al-Ikhlas adalah karena dulu di kampung waktu kecil dia mengaji dan diberi ijazah (amalan-amalan bacaan tertentu) oleh kiainya untuk diamalkan dibaca seribukali setiap hari yang menurut sang kiai tadi maka akan masuk surga bi ghairi hisâb (tanpa dihisab amalnya). Dari cerita ini, Ustad Sungkar mengatakan bahwa inilah contoh akibat perbuatan bidah. Kenapa bidah? Lantaran ijazah dari kiai itu adalah perbuatan bidah di matanya. Bidah lantaran tidak ada tuntunan dari agama.

Tentu, jika dicerna analogi Ustad Sungkar ini masuk akal juga, tetapi orang masih bisa berdebat, kenapa contohnya adalah kasus seorang pelacur? Dan mengapa dikaitkan dengan kiai? Apakah untuk menunjukkan bahwa bidah (yakni ijazah kiai) mengakibatkan pelacuran atau mendorong pelacur tidak merasa bersalah? Atau perbuatan pelacuran itu sesuatu yang mesti dipahami secara terpisah dari maksud awal sang kiai? Bagi Ustad Sungkar, sepertinya, itulah bidah, titik! Saya lebih cenderung mengatakan bahwa perbuatan perempuan melacur tadi tidak ada kaitannya dengan amalan yang didapat kiai. Dia mau melaksanakan amalan itu adalah bagian dari pemahaman dia yang bisa jadi melenceng dari maksud sang kiai, misalnya agar dia mau mengaji, meski hanya qul huwa Allâh. Karenanya, pelacur tadi harus mendapat pembinaan pelajaran agama yang benar bahwa pelacuran dengan dalih apa pun tidak dibenarkan oleh agama. Namun, pelacuran bukan terjadi karena pemahaman agama tertentu yang dipahami oleh sebagian umat Islam. Dengan kata lain, perempuan tadi melacur bukan karena diberi ijazah oleh sang kiai. Kebanggaan pelacur tadi adalah urusan lain, yakni pemahaman dia tentang sebab-sebab Allah memberi kemudahan rizki, betapa pun pemahaman semacam ini salah.

Saya tidak setuju jika dikaitkan dengan pemahaman agama, apalagi dalam hal yang masih diperdebatkan. Ijazah yang diberikan kiai adalah hasil dari pemahaman kiai terhadap ajaran agama Islam, betapa pun diperdebatkan. Kita bisa mengajukan pertanyaan: Apakah ada larangan dalam al-Quran dan hadis untuk memberikan ijazah? Memang kedua sumber Islam ini tidak “menuntunkan” (istilah yang ngetren di sebagian kalangan umat Islam di Indonesia), tetapi tidak pula keduanya melarangnya. Tentu akan dijawab, dalam hal ibadah, yang digunakan adalah prinsip atau kaedah al-ashl fî al-‘ibâdah al-tahrîm (hukum asal dalam soal ibadah adalah haram). Memang, haram tapi harus ada syaratnya, jika bertentangan dengan ketentuan al-Quran dan hadis yang sharîh (jelas, tegas). Lagipula, kita juga bisa berselisih paham tentang apa saja yang bisa dikelompokkan sebagai ibadah atau bukan. Ulama membaginya secara umum menjadi ibadah mahdhah dan ghair mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah murni yang jelas-jelas diperintahkan dalam al-Quran dan hadis. Shalat, zakat, puasa, haji adalah di antara ibadah mahdhah itu. Sedangkan ibadah ghair mahdhah adalah suatu amalan atau perbuatan yang kelihatannya justru tidak ada sangkut pautnya dengan kepatuhan atau penyembahan kepada Allah, namun karena niat yang baik karena Allah, maka ia bernilai ibadah. Pemilahan ini pun tidak bisa secara jelas dan tegas menerangkan kenyataan bahwa ada ibadah mahdhah yang juga berada di persimpangan antara ibadah dan maksiat. Contohnya, shalat itu ibadah mahdhah, murni ibadah, tapi jika dilakukan demi menarik perhatian orang lain, calon mertua katakanlah, maka justru shalatnya mengandung maksiat.

Perlu dicatat pula di sini bahwa al-ashl fî al-‘ibâdah al-tahrîm adalah kaedah yang dibuat oleh para ahli ushûl al-fiqh. Jadi juga bukan “tuntunan” (minimal bukan tuntunan langsung) dari al-Quran ataupun hadis, tetapi hasil ijtihad para ahli. Pada saat yang sama, para ahli ushûl al-fiqh juga merumuskan al-ashl fî al-asyyâ’ al-ibâhah (hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh atau mubah). Kata ‘asyyâ’ (segala sesuatu) memang tidak merujuk langsung pada urusan agama ataupun hal tertentu tetapi pada hal yang sangat umum. Keumuman itu juga bisa dipahami untuk kasus pemberian ijazah. Artinya bahwa pemberian ijazah itu juga diperbolehkan dengan dasar ijtihad sang kiai selagi secara umum (apalagi secara khusus) tidak ada ketentuan teks al-Quran dan hadis yang secara jelas dan secara khusus melarangnya, dan karenanya diperbolehkan. Tidak haram, tidak halal, tetapi mubâh. Di sini lagi-lagi ijtihad atau penafsiran seseorang memainkan peran, apakah sesuatu itu dilarang atau tidak!

Contoh pelacuran diajukan Ustad Abdullah Sungkar untuk menekankan betapa besar bahayanya (seperti pelacuran) bidah yang merebak di masyarakat. Tapi menautkan contoh pelacuran dengan bidah tampaknya bukan maksud sang Ustad. Yang lebih menjadi titik tekan adalah perbuatan sang kiai memberi ijazah. Ijazah, sekali lagi, tidak ada tuntunannya dalam al-Quran dan Sunnah atau hadis, itu yang menarik perhatian Ustad. Tapi dengan mafhûm mukhâlafah (pemahaman terbalik), menghukumi ijazah bidah pun tidak ada “tuntunan” pasti dari al-Quran dan hadis. Jika seandainya dikatakan bahwa ijazah itu bidah dan karenanya sesat (dhalâlah), dan karenanya pula pelakunya fî al-nâr (masuk neraka), maka kesimpulan semacam ini tidak memiliki dasar penalaran ataupun tekstual (harfiah) sekaligus. Malah kita bisa bertanya balik, “apakah ada tuntunannya yang melarang kiai memberi atau membuat ijazah?” Jika tidak bisa menunjukkan tuntunan itu, apakah lalu digolongkan sebagai bidah, yakni bidah karena membuat-buat ajaran bahwa ijazah adalah dilarang agama atau minimal bertentangan dengan Sunnah, padahal Sunnah sendiri tidak ada yang menerangkan hal ini.

Lagi-lagi ini soal dari sudut pandang mana kita melihatnya dan menafsirkannya. Tapi lebih penting dari itu adalah bahwa tidak serta-merta rumusan bahwa “segala sesuatu (ibadah) yang tidak dituntunkan oleh al-Quran maupun al-Sunnah adalah bidah” bisa diterapkan secara baik dalam kenyataan hidup ini. Pelacuran erat pula kaitannya dengan persoalan ekonomi, ketakadilan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Dan ketidakpedulian masyarakat di sekitar terhadap kemiskinan (baik ekonomi maupun lainnya) tidak sedikit turut mendorong maraknya pelacuran. Pelacuran seperti dikemukakan di atas tidak ada kaitannya dengan dorongan pemahaman agama tertentu untuk melakukan perbuatan itu! Dan perbuatan sang kiai memberi ijazah pun tidak ada kaitannya dengan bidah dalam pengertian bidah yang masuk dalam kelompok dhalâlah. Apakah ini sebuah apologi? Ataukah klarifikasi? Wa Allâhu A‘lam bi al-Shawâb.

Klaten, 19 Juli 2010

Advertisements