Santrinization

Santrinization comes from santri, meaning student of pesantren (Islamic schools) or person commited to Islamic piety. Santrinization is a process through which a person becomes santri in the second meaning: a pious, practicing Muslim. It is often equated with Islamisation or re-Islamisation. In academic discourses, it refers to a state political process involving practicing Muslims. Nurcholis Madjid, for instance, says that : (a further Islamisation)—a process through which political elites in the New Order era coming from the abangan/ priyayi culture became closer to the santri culture. This process which started in 1977 was marked by the recruitment of local Muslim leaders by Golkar Party. Nurcholis Madjid, “Islam in Indonesia: Challenges and Opportunities,” in Cyriac K. Pullapy (ed.), Islam in the Contemporary World (Notre Dame, Indiana: Cross Roads Books, 1980), p. 354.

Santrinization also resulted from education process. Azyumardi Azra uses the term santrinization to refer to a phenomenon in which Islamic consciousness increased among middle class Muslims as a result of the development of Islamic education, especially madrasah and pesantren.

In the Reformasi era, and after the 9/11 tragedy, there has been an attempt to “blur” the definition of santrinization by linking it to radicalism. As an example,  Bilveer Singh identifies santrinization with radicalism. He, for instance, states, “… the rise of Islamic radicalism is clearly discernible, a process that is referred to in Indonesia as ‘santrinization’.”Bilveer Singh, The Talibalization of Southeast Asia: Losing the War on Terror to Islamist Extremists (Westport, CT: Praegar Security International, 2007), p. 145.

I think, he is wrong in making this overgeneralizing statement. He is talking about the involvement of Islamic leaders such as Abu Bakar Baasyir in radical movements. Yes, Baasyir is the leader of a pesantren, called Pondok Al-Mukmin Ngruki. However, this does not represent the whole character of pesantren. To identify santrinization with radicalism is a new invention by those observers like Singh who do not understand the history of pesantren and depend only on the media misrepresentation.

Advertisements

Catatan tentang Orientalisme: 1

Orientalisme adalah cara untuk menangani “Timur” (the Orient) berdasarkan pada kedudukan istimewa Timur dalam pengalaman Barat-Eropa. Edward Said menunjuk tiga makna orientalisme. Pertama, orientalisme dalam pengertian akademis, yakni siapa pun yang mengajar, menulis tentang, dan meneliti Timur dalam aspek tertentu atau seluruh aspeknya adalah orientalis, dan yang dilakukan olehnya adalah orientalisme. Kedua, orientalisme sebagai cara berpikir (a style of thought) yang didasarkan pada pembedaan ontologis dan epistemologis antara “Timur” dan “Barat” (the Occident). Dan, ketiga, orientalisme sebagai “lembaga korporasi” (corporate institution) yang menangani “Timur”. Said mengatakan bahwa Orientalisme harus dikaji sebagai suatu wacana (discourse) dalam pengertian Michel Foucault.

 

SEKOLAH DINIYAH: Kenangan Masa Kecil (1)

Di samping sekolah MI (Madrasah Ibtidaiyah) kurikulum Departemen Agama, saya dulu sekolah sore atau diniyah di kampung. Saya hanya sampai kelas 3, tidak tamat. Masalahnya, saya masuk sekolah tsanawiyah yang letaknya di kampung sebelah, sekitar 1 kilometer dari kampung saya. Meski begitu, saya ingat bagaimana saya diajarkan Islam di tingkat paling dasar. Sebelum masuk kelas 1 Diniyah, saya harus masuk kelas “nol” yang biasa disebut kelas “ndok” (bahasa Jawa yang berarti telur). Di kelas ini, saya diajari menulis dan membaca arab, mulai dengan mengenai alif-ba’-ta’ (huruf hijaiyah). Menghafal adalah tugas utama, di samping menulis dan membaca. Hafalan utamanya tentu adalah huruf hijaiyah tersebut. Mulai dari penyebutan nama masing-masing huruf hingga bacaannya. Jadi mulailah mengenal alif-ba’-ta’-tsa’-jim … dan seterusnya. Setelah hafal, baru diajari baca huruf yang telah diberi syakal. Mulai dari bunyi fathah “A”: a-ba-ta-tsa-ja-ha-kha– dan seterusnya, dilanjutkan bunyi kasrah “i-bi-ti-tsi-ji-hi-khi- dan seterusnya. Lalu diakhiri bunyi dhammah “u”: u-bu-tu-tsu-ju-hu-khu- dan seterusnya. Lalu diajari baca selang seling harakat: a-i-u, ba-bi-bu, ta-ti-tu, tsa-tsi-tsu, ja-ji-ju, ha-hi-hu, kha-khi-khu, dan seterusnya. Setelah itu, diajari baca bunyi ganda fathatain, kasratain, dan dhammatain. Jadilah berbunyi: an-in-un, ban-bin-bin, dan seterusnya.

Dari situ, murid-murid bisa dengan mudah membaca Arab secara acak (tidak menurut urutan hijaiyah). Ini diimbangi dengan pelajaran menulis Arab yang memang wajib dilakukan di kelas. Ini beda dengan metode iqra’ (Yogyakarta) ataupun qira’ati (Semarang) yang menurut istri saya tidak menekankan cara menulis tetapi hanya membaca. Barangkali di sini bedanya antara lulusan kelas NDOK di madrasah diniyah saya dulu dengan TPQ di zaman sekarang. Lulusan TPQ memang dengan cepat bisa membaca kalimat-kalimat al-Quran setelah jilid kesekian, tapi jika dilepas untuk membaca kalimat-kalimat bahasa Arab non-Quran besar kemungkinan akan kesulitan.

Setelah lulus kelas NDOk, barulah masuk kelas satu yang sudah diajari membiasakan membaca dan menulis Arab. Tidak boleh dan tidak ada pelajaran yang ditulis dalam huruf Latin. Karena tidak semua materi berbentuk bahasa Arab tetapi juga bahasa Jawa, maka mau tidak mau murid diajari bagaimana dengan kemampuan membaca dan menulis Arab itu digunakan untuk menyalin bahasa Jawa. Di sinilah pelajaran menulis pegon terjadi. Dari huruf hijaiyah yang ada, guru mengajarkan modifikasi tanda bunyi sehingga bisa melambangkan bunyi sesuai bahasa Jawa. Misalnya, huruf jim (  ج)yang hanya bertitik satu di bawah, harus diberi titik tiga untuk melambangkan bunyi “C” (ݘ) dan seterusnya. Pelajaran semacam ini penting. Terkait tidak hanya persiapan menuju pesantren yang diharuskan memiliki kemampuan untuk menulis pegon untuk memberi makna gandul kitab-kitab yang mereka pelajari. Pelajaran ini juga terkait dengan bacaan-bacaan agama yang tersedia yang umumnya ditulis dengan huruf pegon. Di kalangan orangtua Muslim di kawasan pantai utara zaman dahulu dan sebagian zaman sekarang memang terbiasa membaca buku-buku yang ditulis dalam huruf pegon. Di antara yang paling terkenal adalah karya Tafsir al-Ibriz karya Kyai Bisri Musthofa Rembang. Karya ini hingga sekarang masih menjadi bacaan utama kalangan orangtua.

Di kelas dua dan tiga diniyah, umumnya dipelajari kitab-kitab berbahasa Jawa dengan tulisan Arab pegon tadi. Kitab-kitab berhuruf pegon yang dipelajari itu di antaranya adalah kitab NGUDI SUSILO: SUKO PITEDAH KANTHI TERWELO (Belajar Akhlak: Memberi Petunjuk dengan Jelas) karya Kyai Bisri Musthofa Rembang. Buku ini diterbitkan oleh Penerbit Menara Kudus, Kudus. Kitab kecil ini ditulis pada tahun 1373/1954, berbentuk syair dan berisi pelajaran budi pekerti atau akhlak. Murid harus membacanya dengan melagukannya dan sekaligus menghafalkannya. Berikut petikannya:

Shalatullahi ma lahat kawakib

‘ala ahmadu khairi man rakiban najaib

Iki syiir kanggo bocah lanang wadon (Ini syair untuk anak laki-laki dan perempuan)

Nebihake tingkah laku engkang awon (Agar jauh dari perilaku yang tidak baik)

Sarto nerangake budi kang prayogo (serta menjelaskan pekerti yang baik)

Kanggo dalan podo mlebu ing suwargo (sebagai jalan bersama-sama masuk surga)

Hafalan-hafalan ini harus didemonstrasikan di depan kelas. Jika tidak hafal, murid mendapat hukuman beragam. Berat-ringannya tergantung pada kesalahan dan juga tingkat (maaf) “galak-tidaknya” guru. Bisa cuma dihukum berdiri di depan kelas, bisa pula dijewer atau dipukul dengan sebilah bambu kecil, dan seterusnya. Tak ada murid yang marah atau menuntut balas atas hukuman itu.

Di madrasah diniyah kelas dua, murid sudah dikenalkan bahasa Arab tingkat paling dasar. Buku yang digunakan adalah SYIIR BAHASA ARAB karya Ustad Zubaidi Hasbullah diterbitkan oleh Maktabah al-Munawwar Semarang. Sayang tidak kita temukan tahun terbitnya. Namun, bisa diduga buku kecil ini sudah lama digunakan di madrasah diniyah di kawasan pantai utara, karena para senior saya pun sudah mengenalnya. Buku ini lebih dikenal namanya sebagai kitab RO’SUN karena diawali dengan kata RO’SUN yang berarti kepala. Berikut petikan bait-bait awal:

Ra’sun sirah mafriqun uyeng-uyengan (ra’sun kepala, mafriqun uyeng-uyeng)

Sya’run rambut shadghun pilingan (sya’run rambut, shadghun pelipis)

Jabhatun bathu’ hajibun alis (jabhatun dahi, hajibun alis)

Udzunun kuping saqun wentis (udzunun telinga, saqun betis)

Saya masih ingin menghimpun kembali kitab-kitab itu dan menceritakannya, entah kepada siapa. Namun mudah-mudahan anak-cucuku masih bisa mengenalinya meski dengan cara yang lain. Mudah-mudahan tidak buta huruf Arab seperti diderita banyak generasi sekarang justru setelah ditemukan metode-metode yang cepat untuk membaca dan menulis Arab.

Fatwa Imajiner tentang Akun Fesbuk dan Bacaan al-Quran di Radio

Soal: apakah hukumnya memiliki akun fesbuk untuk berdakwah?

Jawab: Dakwah itu adalah kewajiban setiap umat Islam. Maka harus dijalankan. Namun dalam berdakwah, kita harus menghindari hal-hal yang bidah dan menyalahi sunnah. Di zaman Rasul Saw. tidak pernah diajarkan dakwah menggunakan fesbuk, sedangkan berdakwah adalah urusan agama. Ia adalah perintah agama bagi setiap umat Islam. Maka ini sesuatu yang diada-adakan oleh orang-orang belakangan. Maka hukumnya bidah dan wajib dijauhi. Ini sesuai dengan sabda Nabi Saw: Iyyakum wa muhdatsat al-umur, fainna kulla al-muhdatsat bid’atun wa kullu bid’atin dhalalah (Jauhilah perkara-perkara baru, karena setiap perkara baru itu bidah dan setiap bidah itu sesat). Rasul bersabda: man ‘amila ‘amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun (barang siapa melakukan amalan yang tidak termasuk perkara kami [yakni agama] maka ia tertolak). Beliau juga bersabda: man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhi fahuwa raddun (Barangsiapa mengada-adakan dalam perkaraku ini apa-apa yang tidak termasuk darinya, maka ia tertolak). Karena itulah saudaraku, janganlah menggunakan akun fesbuk untuk berdakwah, apalagi untuk keperluan lainnya yang tidak berguna dan menyalahi sunnah.

Soal: Bagaimanakah pendapat Anda tentang hukum membaca al-Quran dengan disiarkan melalui radio?

Jawab: Membaca al-Quran itu adalah sesuatu yang baik dan termasuk perintah agama. Namun demikian, jika hal itu menyalahi sunnah Rasul dan tidak dituntunkan Beliau, maka hal itu tertolak sebagaimana disabdakan Beliau: man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhi fahuwa raddun (Barangsiapa mengada-adakan dalam perkaraku ini apa-apa yang tidak termasuk darinya, maka ia tertolak). Sesuatu yang tidak memiliki landasan dari Rasul adalah bidah yang diada-adakan, padahal Rasullullah bersabda: Iyyakum wa muhdatsat al-umur, fainna kulla al-muhdatsat bid’atun wa kullu bid’atin dhalalah (Jauhilah perkara-perkara baru, karena setiap perkara baru itu bidah dan setiap bidah itu sesat). Radio itu adalah sesuatu yang baru dan menggunakannya untuk menyiarkan bacaan al-Quran juga adalah baru yang tidak ada dasarnya dalam al-Quran, hadis Nabi maupun amalan salafusshalih. Oleh karena itulah saudaraku, membaca al-Quran seharusnya tidak disiarkan melalui radio, karena hal itu menyalahi sunnah dan amalan salafusshalih. Wa bi-llahit taufiq. Wa shallallahu ‘ala nabiyyina muhammadin wa aalihi wa shahbihi wa sallam.

Mustafi (pemohon fatwa) pun jadi paham tentang hukum menggunakan akun fesbuk dan menyiarkan bacaan al-Quran melalui radio. Keduanya ternyata bidah dan karenanya sesat. Dia ingat apa yang pernah dia baca bahwa karena sesat, maka bidah mengantarkan pelakunya ke neraka. Namun sejurus kemudian dia memikirkan kedua fatwa tadi. Ada yang terasa aneh mengapa pertanyaan yang berbeda-beda selalu digunakan jawaban yang sama. Bukan hanya itu, ternyata dalilnya juga sama atau mirip. Pikirannya mulai usil dan nakal, “jangan-jangan kalau saya tanya tentang hukum memakai celana, jawabannya itu-itu juga. Tokh celana tidak pernah dipakai Nabi. Ah, kalau begitu tidak perlu saya minta fatwa, karena semuanya sudah diketahui dalil-dalilnya, itu-itu juga. Padahal di masa lalu, di zaman perang, dalil keharaman celana bukan itu, tapi man tasyabaha bi qaumin fahua minhum (barangsiapa menyamai suatu kaum maka dia termasuk dari golongan mereka). Artinya, tidak boleh mengikuti penjajah. Ah, fatwa memang begitu adanya. Tergantung dari sudut mana pemberi fatwa (mufti) melihat persoalan dan kepentingan.”

Ijazah Kiai, Bidah, dan Pelacur: Catatan Ringan

Sunarwoto

Hari ini (Senin, 19 Juli 2010) saya mendengarkan rekaman pengajian almarhum Ustad Abdullah Sungkar (kolega Ustad Abu Bakar Baasyir), Allâhu yarhamhu. Di antaranya, beliau bercerita tentang menggejalanya bidah di masyarakat. Dia cerita tentang hasil penelitian oleh sebuah jawatan atau instansi pemerintah (yang tidak disebutkan namanya) yang bertugas menyelidiki sebab-sebab terjadinya pelacuran. Alkisah, ada seorang perempuan pelacur yang sedang duduk di kompleks pelacuran membaca surat al-Ikhlas berulang-ulang. Oleh orang yang didekatnya ditanya, “Kenapa kamu mau melacur?” Perempuan itu pun tertawa. “Kamu tidak merasa bersalah dengan perbuatanmu itu?” tanya temannya tadi lebih lanjut. Dengan bangga perempuan tadi mengatakan kepada penanya tadi bahwa dia merasa bersyukur karena Allah memberi pekerjaan yang mudah, ringan, dan banyak menghasilkan uang berkat membaca surat al-Ikhlas. Setelah diselidiki, konon, perempuan tadi membaca surat al-Ikhlas adalah karena dulu di kampung waktu kecil dia mengaji dan diberi ijazah (amalan-amalan bacaan tertentu) oleh kiainya untuk diamalkan dibaca seribukali setiap hari yang menurut sang kiai tadi maka akan masuk surga bi ghairi hisâb (tanpa dihisab amalnya). Dari cerita ini, Ustad Sungkar mengatakan bahwa inilah contoh akibat perbuatan bidah. Kenapa bidah? Lantaran ijazah dari kiai itu adalah perbuatan bidah di matanya. Bidah lantaran tidak ada tuntunan dari agama.

Tentu, jika dicerna analogi Ustad Sungkar ini masuk akal juga, tetapi orang masih bisa berdebat, kenapa contohnya adalah kasus seorang pelacur? Dan mengapa dikaitkan dengan kiai? Apakah untuk menunjukkan bahwa bidah (yakni ijazah kiai) mengakibatkan pelacuran atau mendorong pelacur tidak merasa bersalah? Atau perbuatan pelacuran itu sesuatu yang mesti dipahami secara terpisah dari maksud awal sang kiai? Bagi Ustad Sungkar, sepertinya, itulah bidah, titik! Saya lebih cenderung mengatakan bahwa perbuatan perempuan melacur tadi tidak ada kaitannya dengan amalan yang didapat kiai. Dia mau melaksanakan amalan itu adalah bagian dari pemahaman dia yang bisa jadi melenceng dari maksud sang kiai, misalnya agar dia mau mengaji, meski hanya qul huwa Allâh. Karenanya, pelacur tadi harus mendapat pembinaan pelajaran agama yang benar bahwa pelacuran dengan dalih apa pun tidak dibenarkan oleh agama. Namun, pelacuran bukan terjadi karena pemahaman agama tertentu yang dipahami oleh sebagian umat Islam. Dengan kata lain, perempuan tadi melacur bukan karena diberi ijazah oleh sang kiai. Kebanggaan pelacur tadi adalah urusan lain, yakni pemahaman dia tentang sebab-sebab Allah memberi kemudahan rizki, betapa pun pemahaman semacam ini salah.

Saya tidak setuju jika dikaitkan dengan pemahaman agama, apalagi dalam hal yang masih diperdebatkan. Ijazah yang diberikan kiai adalah hasil dari pemahaman kiai terhadap ajaran agama Islam, betapa pun diperdebatkan. Kita bisa mengajukan pertanyaan: Apakah ada larangan dalam al-Quran dan hadis untuk memberikan ijazah? Memang kedua sumber Islam ini tidak “menuntunkan” (istilah yang ngetren di sebagian kalangan umat Islam di Indonesia), tetapi tidak pula keduanya melarangnya. Tentu akan dijawab, dalam hal ibadah, yang digunakan adalah prinsip atau kaedah al-ashl fî al-‘ibâdah al-tahrîm (hukum asal dalam soal ibadah adalah haram). Memang, haram tapi harus ada syaratnya, jika bertentangan dengan ketentuan al-Quran dan hadis yang sharîh (jelas, tegas). Lagipula, kita juga bisa berselisih paham tentang apa saja yang bisa dikelompokkan sebagai ibadah atau bukan. Ulama membaginya secara umum menjadi ibadah mahdhah dan ghair mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah murni yang jelas-jelas diperintahkan dalam al-Quran dan hadis. Shalat, zakat, puasa, haji adalah di antara ibadah mahdhah itu. Sedangkan ibadah ghair mahdhah adalah suatu amalan atau perbuatan yang kelihatannya justru tidak ada sangkut pautnya dengan kepatuhan atau penyembahan kepada Allah, namun karena niat yang baik karena Allah, maka ia bernilai ibadah. Pemilahan ini pun tidak bisa secara jelas dan tegas menerangkan kenyataan bahwa ada ibadah mahdhah yang juga berada di persimpangan antara ibadah dan maksiat. Contohnya, shalat itu ibadah mahdhah, murni ibadah, tapi jika dilakukan demi menarik perhatian orang lain, calon mertua katakanlah, maka justru shalatnya mengandung maksiat.

Perlu dicatat pula di sini bahwa al-ashl fî al-‘ibâdah al-tahrîm adalah kaedah yang dibuat oleh para ahli ushûl al-fiqh. Jadi juga bukan “tuntunan” (minimal bukan tuntunan langsung) dari al-Quran ataupun hadis, tetapi hasil ijtihad para ahli. Pada saat yang sama, para ahli ushûl al-fiqh juga merumuskan al-ashl fî al-asyyâ’ al-ibâhah (hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh atau mubah). Kata ‘asyyâ’ (segala sesuatu) memang tidak merujuk langsung pada urusan agama ataupun hal tertentu tetapi pada hal yang sangat umum. Keumuman itu juga bisa dipahami untuk kasus pemberian ijazah. Artinya bahwa pemberian ijazah itu juga diperbolehkan dengan dasar ijtihad sang kiai selagi secara umum (apalagi secara khusus) tidak ada ketentuan teks al-Quran dan hadis yang secara jelas dan secara khusus melarangnya, dan karenanya diperbolehkan. Tidak haram, tidak halal, tetapi mubâh. Di sini lagi-lagi ijtihad atau penafsiran seseorang memainkan peran, apakah sesuatu itu dilarang atau tidak!

Contoh pelacuran diajukan Ustad Abdullah Sungkar untuk menekankan betapa besar bahayanya (seperti pelacuran) bidah yang merebak di masyarakat. Tapi menautkan contoh pelacuran dengan bidah tampaknya bukan maksud sang Ustad. Yang lebih menjadi titik tekan adalah perbuatan sang kiai memberi ijazah. Ijazah, sekali lagi, tidak ada tuntunannya dalam al-Quran dan Sunnah atau hadis, itu yang menarik perhatian Ustad. Tapi dengan mafhûm mukhâlafah (pemahaman terbalik), menghukumi ijazah bidah pun tidak ada “tuntunan” pasti dari al-Quran dan hadis. Jika seandainya dikatakan bahwa ijazah itu bidah dan karenanya sesat (dhalâlah), dan karenanya pula pelakunya fî al-nâr (masuk neraka), maka kesimpulan semacam ini tidak memiliki dasar penalaran ataupun tekstual (harfiah) sekaligus. Malah kita bisa bertanya balik, “apakah ada tuntunannya yang melarang kiai memberi atau membuat ijazah?” Jika tidak bisa menunjukkan tuntunan itu, apakah lalu digolongkan sebagai bidah, yakni bidah karena membuat-buat ajaran bahwa ijazah adalah dilarang agama atau minimal bertentangan dengan Sunnah, padahal Sunnah sendiri tidak ada yang menerangkan hal ini.

Lagi-lagi ini soal dari sudut pandang mana kita melihatnya dan menafsirkannya. Tapi lebih penting dari itu adalah bahwa tidak serta-merta rumusan bahwa “segala sesuatu (ibadah) yang tidak dituntunkan oleh al-Quran maupun al-Sunnah adalah bidah” bisa diterapkan secara baik dalam kenyataan hidup ini. Pelacuran erat pula kaitannya dengan persoalan ekonomi, ketakadilan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Dan ketidakpedulian masyarakat di sekitar terhadap kemiskinan (baik ekonomi maupun lainnya) tidak sedikit turut mendorong maraknya pelacuran. Pelacuran seperti dikemukakan di atas tidak ada kaitannya dengan dorongan pemahaman agama tertentu untuk melakukan perbuatan itu! Dan perbuatan sang kiai memberi ijazah pun tidak ada kaitannya dengan bidah dalam pengertian bidah yang masuk dalam kelompok dhalâlah. Apakah ini sebuah apologi? Ataukah klarifikasi? Wa Allâhu A‘lam bi al-Shawâb.

Klaten, 19 Juli 2010

GELAR ITU BERNAMA “USTAZ”

Kyai, ajengan, buya, ustaz, dan sesamanya adalah gelar-gelar informal yang diberikan masyarakat tanpa seremoni resmi kepada orang yang memiliki pengetahuan Islam yang mendalam. Dari ragamnya, kita bisa tahu bahwa gelar-gelar itu dipengaruhi faktor geografis, budaya, dan karenanya bersifat lokal. Yang lebih universal barangkali adalah alim, ulama atau ustaz. Tetapi toh tetap bernuansa lokal, Arab.  Di kurun waktu sejarah bangsa ini, gelar “kyai” yang khas Jawa ini pernah digilai banyak kalangan sehingga seolah banyak orang berebut untuk memperoleh gelar itu. Banyak orang yang semangat melakukan dakwah dari podium ke podium untuk memantapkan diri sebagai seorang “kyai”. Begitu pula, dai yang tanpa latar belakang pesantren ataupun madrasah  sama sekali tiba-tiba nongol di TV. Setelah beberapa kali tayang, gelar “kyai” pun tersemat. Beberapa orang, di awal maraknya stasiun televisi, dulu tiba-tiba dipanggil Kyai. Mungkin saja memang mereka punya pengetahuan Islam yang lumayan, tetapi panggilan yang mendadak itu tentu menyadarkan bahwa sorot kamera TV pun bisa mendapuk orang menjadi “kyai”.

Tapi itu dulu. Bagi sebagian umat Islam, istilah “kyai” tidak terlalu istimewa, bahkan perlu dihindari karena konotasi kejawaannya—mungkin dekat dengan abangan??? Sebagai gantinya istilah “ustaz” menjadi gelar yang lebih mereka sukai. Di stasiun TV pun bisa kita lihat para dai selebritis—demikian sebagian orang menyebutnya—biasa dipanggil ustaz misalnya Ustaz Jefry Al-Bukhori, Ustaz Muhammad Ilham Arifin, Ustaz Wijayanto, Ustaz Danu, Ustaz Haryono, dan seterusnya. Kontes dai yang pernah dilakukan sebuah stasiun televisi swasta nasional juga turut mengangkat popularitas sebutan “ustaz” itu.

Istilah Ustaz bisa berarti guru biasa, tidak harus agama, sama seperti mudarris. Ustaz juga berarti professor, apa pun bidang yang dikuasai sang pemilik gelar. Jadi kalau ada professor bahasa Prancis, disebutlah al-ustadz al-kamil fi al-lughah al-faransi (full professor in French). Tapi konotasi agamisnya kini tampaknya lebih kental pada gelar ustaz. Tampaknya gelombang Islam transnasional selama dekade belakangan ini menjadikan konotasi agamis menjadi lebih kental. Kita mungkin tidak tepat menyebut “Kyai” pada Abu Bakar Baasyir, Ja’far Umar Thalib, Abu Jibril, al-Khaththath, atau sesamanya. Memang kadang media menyebut KH Abu Bakar Baasyir, misalnya, tetapi tampaknya sebutan “KH” (Kyai Haji) itu tidak lazim di kalangan umatnya sendiri. Yang lazim, “Ustaz Abu”. Kentalnya nuansa Islami pada gelar “ustaz” ini semakin terasa ketika kita mendengar tambahan “Al” pada kata itu. Jadilah: Al-Ustaz. Al di sini dalam bahasa Arab dikenal sebagai Al ta‘rif (definite article) yang mempertegas siapa yang ditunjuknya. Di beberapa stasiun radio di Surakarta, sebutan “Al-Ustaz” ini sangat terasa kental untuk menunjuk para dai atau ahli agama.

Popularitas sebutan “ustaz” di kalangan Islamis mungkin bisa dipahami sebagai semacam tandingan bagi istilah “kyai” yang telah lama popular di Jawa, bahkan melampau Jawa (ingat nama-nama semisal KH Ali Yafie, KH. Idham Khalid, bukanlah orang Jawa). Istilah “Ustaz”, dalam kaca mata ini, bisa dipahami sebagai bagian dari tren Islam transnasional, yakni corak paham Islam yang melampaui batas-batas Negara, Islam yang kaffah.

Ada hal menarik soal sebutan kyai dan ustaz ini. Di sebuah stasiun radio di daerah Surakarta pernah penulis dengar seorang ustaz yang mengatakan bahwa jika hendak belajar Islam jangan sampai belajar kepada “makelar”. Sifat makelar, katanya, adalah suka menambah-nambahi atau mengurangi ajaran Islam. Penulis jadi teringat kata Almarhum Clifford Geertz (rahimahullah), antropolog kenamaan itu, yang di tahun 1960an pernah menulis soal Kyai sebagai “makelar budaya” (cultural broker). Dan memang, di kesempatan lain, sang ustaz itu pun secara jelas merujuk “kyai” sebagai “makelar”. Tentu antara Geertz dan sang ustaz itu berbeda maksud ketika menyebut “makelar”. Bagi Geertz, makelar (broker) diambil dari konsep Robert Redfield tentang organisasi sosial tradisi (social organization of tradition) yang merujuk pada peran perantara antara tradisi kecil dan tradisi besar (Great and little tradition), dalam hal ini tradisi agama. Kyai, dalam konsepsi ini, adalah tokoh agama yang mempunyai kemampuan untuk menjembatani pemahaman agama kaum elite (ulama) dan pemahaman agama rakyat jelata (folk). Kyai juga menjembatani kepentingan elite politik dan rakyat. Kyai itulah yang memberikan penerangan ide-ide modernisasi dari elite kota ke masyarakat pedesaan. Berbeda dari Geertz, sang ustaz memaksudkan “makelar” sebagai orang yang suka mengurangi atau menambahi ajaran Islam—dalam bahasa lugas: bidah. Mungkin ibarat makelar sepeda, yang menawarkan barang orang lain kepada pembeli dengan memainkan harga.

Sampai di sini, gelar ustaz tampak menjadi favorit bagi sebagian umat Islam untuk menunjukkan identitas keberagamaan mereka dan menjadi pembeda identitas dari identitas keberagamaan Islam yang lama mengakar di Jawa. Itulah catatan yang ingin penulis torehkan sekadarnya. Mudah-mudahan ada yang menanggapi sehingga konsepsi awal ini menjadi lebih tajam!!! Terimakasih.

PERLU IDENTITAS AGAMA YANG TERBUKA

 

Sunarwoto

I recommend to you actually to appreciate your identity as the Moslems and to take it very seriously. But because you are Moslem people, it does not mean that you have to fight each other… but nevertheless you have to remind for you have the concept. (Abdul Karim Soroush, 24 Juli 2007).

 

Kutipan di atas berasal dari Dr Abdul Karim Soroush yang dikemukakan pada silaturahmi kami, peserta The Indonesian Young Leaders (TIYL), di kantor ISIM (The International Institute for the Study of Islam in the Modern World), Leiden, 24 Juli 2007. Pemikir Muslim asal Iran ini yakin akan pentingnya identitas agama dalam konteks pluralitas agama dan budaya. Bahkan dia memandang identitas agama lebih penting dari identitas nasional. Namun dia mengingatkan ihwal konsep identitas agama itu. Agama memberikan rasionalitas, karena “On your choice and your will you have religion,” katanya. Dengan kata lain, bagi Soroush, beragama pada dasarnya bukan sesuatu yang terpaksa atau dipaksakan.

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa rasionalitas agama bertumpu pada tanggung jawab kita atas apa yang kita perbuat dan kita putuskan. Di sinilah letak humanitas agama. Sebaliknya, identitas nasional cenderung tidak memberikan ruang bagi rasionalitas. “Completely beyond your will, beyond your power,” tegasnya. Kita lahir di wilayah negara tertentu bukan atas pilihan dan kemauan kita. Demikian pula identitas ras dan etnisitas. Identitas nasional, ras dan etnisitas bahkan cenderung diskriminatif. Misalnya, jika kita tinggal di negara lain, kita tidak memiliki hak yang sama dengan penduduk asli negara tersebut, dan sebaliknya.

Identitas agama yang rasional merupakan penghubung antar sesama umat Islam dan umat lainnya. Hal ini bisa terbangun melalui aspek-aspek universal agama. Dalam internal Islam misalnya, kesamaan bahasa (Arab) dalam salat, kesamaan dalam kiblat, kewajiban lima waktu, dan seterusnya. Kesamaan-kesamaan semacam itu menyatukan semua umat islam, terlepas dari perbedaan detailnya. Sebagai penganut Shi’i, dia merekomendasikan perlunya para sarjana Sunni memahami tradisi Shi’i, dan sebaliknya. Hanya dengan begitulah perbedaan internal Islam bisa dipahami. Hal yang sama juga perlu dilakukan terhadap agama-agama lain.

Identitas agama adalah sebuah konstruksi, dalam pengertian ia terbentuk dan dibentuk oleh satu pemahaman dan konteks tertentu. Pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana konstruksi identitas agama dalam merespons fenomena kekerasan atas nama agama? Bukankah fakta bahwa sebagian kelompok menggunakan agama sebagai landasan untuk menyerang kelompok lain adalah nyata?

Soroush mengakui fakta kekerasan agama itu dan melihatnya sebagai bentuk irasionalitas dalam beragama. Dalam konteks hubungan antaragama, Soroush menyatakan pentingnya mencari landasan bersama yang dalam al-Quran (lihat Ali Imran [3]: 64) diistilahkan (dalam bahasa Arab) sebagai kalimât sawâ’ yang kurang lebih berarti titik temu (common point, commonality).

Lebih jauh, Soroush menegaskan bahwa hubungan antaragama mestilah bertumpu pada humanitas. Surat al-Isra [17] dalam Qur’an ayat 70 menyatakan bahwa kedudukan semua manusia di hadapan Tuhan pada dasarnya adalah mulia. Kemuliaan di sana tanpa memandang perbedaan nasionalitas, ras, etnis, bahkan agama itu sendiri.

Penulis, mahasiswa Islamic Studies, Faculty of Arts pada Universiteit Leiden, Belanda