Menggugat Kesarjanaan Kritik Hadis Barat dan Islam

2 Comments

Judul Buku: Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis

Penulis: Kamaruddin Amin

Penerbit: Hikmah, Jakarta

Tahun Terbit: Juni 2009

Tebal: xviii + 513 halaman

Peresensi: Sunarwoto

Ada kecenderungan yang kontras antara kesarjanaan hadis Barat dan Muslim. Sementara Barat mengkaji hadis karena dorongan kepentingan sejarah (historical interest), para sarjana Muslim mengkajinya sebagai sumber pokok ajaran Islam yang kedua. Akibatnya, sebagaian sarjana Barat ngotot mengajukan skeptisisme terhadap autentisitas hadis sepenuhnya, sedang sebagian sarjana Muslim menerima hadis tanpa sikap kritis yang memadai. Kecenderungan semacam itu tampak pada sikap kedua kubu terhadap autentisitas periwayatan hadis. Pertanyaan sentral di kalangan sarjana Barat adalah: apakah hadis bisa dijadikan sebagai sumber sejarah awal Islam?

Ignaz Goldziher, sarjana Barat abad ke-19, secara skeptis berpendapat bahwa hampir semua riwayat tentang kehidupan Nabi adalah apoccryphal (meragukan). Sikap ini diamini begitu saja oleh para penerusnya semisal Leone Caetani dan Henri Lammens. Bahkan, John Wansbrough, Patricia Crone dan Michael Cook menolak hadis sebagai sumber autentik bagi rekonstruksi sejarah Nabi dan abad pertama hijriah. Senada dengan itu, Joseph Schacht mengajukan tesis bahwa isnâd (jalur periwayatan) hadis cenderung membengkak ke belakang (to grow backwards) dan bahwa sangat sedikit hadis yang berasal dari Nabi. Tesis ini belakangan dikembangkan oleh Josep van Ess dan G.H.A. Juynboll.

Di ujung lain, sarjana Muslim semisal Nasiruddin Al-Albani dan Hasan b. Ali al-Saqqaf secara apologetik ingin membuktikan kesahihan hadis lewat tradisi kritis kesarjanaan Islam. Al-Albani bertumpu pada analisis isnâd untuk menguji autentisistas hadis. Dia bersandar sepenuhnya pada informasi kamus-kamus biografi tentang kualitas para perawi hadis. Naifnya, dia tidak mengkaji secara komprehensif biografi tersebut, tetapi begitu saja mengikuti penilaian dari para penulis biografi. Dia mengemukakan bahwa isnâd hadis yang tidak tsiqah (tepercaya) berarti tidak tsiqah pula hadisnya dan karenanya harus ditolak.

Penafsiran apa pun terhadap matan hadis dan periwayatannya tidak relevan bagi Al-Albani. Mengapa? Karena penafsiran, jika diterapkan, juga bagian dari autentifikasi hadis, sedang Al-Albani hanya bertumpu pada ketsiqahan isnâd, bukan matannya. Caranya, di antaranya, adalah dengan mengecek terminologi isnâd yang digunakan perawi semisal ‘an (diriwayatkan dari …), sami‘a (dia mendengar …), haddatsanâ, akhbaranâ, dan seterusnya. Terminologi-terminologi inilah yang digunakan Al-Albani dan al-Saqqaf untuk mengukur ketsiqahan hadis. Padahal, terminologi semacam ini tidak harus diartikan sebagai model periwayatan yang menetukan ketsiqahan hadis. Menurut Kamaruddin Amin, penulis buku ini, terminologi-terminologi tersebut tidak berlaku sebagai kriteria kesahihan hadis bagi para ulama abad pertama hijriah. Artinya, para perawi di abad tersebut tidak secara sengaja dan sadar menggunakan beragam terminologi tersebut sebagai cara menentukan tingkat kesahihan dan tidaknya sebuah hadis.

Buku Metode Kritik Hadis ini diangkat dari disertasi Kamaruddin Amin yang diajukan kepada Rheinischen Friedrich Wilhelms, Universitas Bonn Jerman. Dalam buku ini, penulisnya menunjukkan sikap kritisnya terhadap metode-metode kritik hadis baik dalam kesarjanaan Barat maupun Islam. Kritiknya tidak hanya pada tataran teoretis tetapi juga pada tataran praktis penggunaan metode-metode kritik hadis. Pada lima bab yang pertama, penulis mengajukan landasan teoretis dengan menelaah sebuah hadis tentang ganjaran berpuasa. Untuk ini, dia mendekatinya dari metode kesarjanaan klasik Islam, metode analisis ala G.H.A Juynboll, dan analisis isnâd-cum-matan yang dikembangkan dalam kesarjanaan Barat abad ke-20.

Di bab 8 buku ini, Kamaruddin membuat studi yang spektakuler tentang “Penanggalan Hadis-Hadis dengan metode Isnâd-cum-Matan”. Betapa tidak?! Dia mengkaji 163 versi hadis tentang puasa dalam 39 sumber. Dia menyisir secara cermat seluruh aspek isnâd dan matan-nya. Hasilnya, penulis menemukan dua jalur utama periwayatan hadis-hadis tersebut yang bermuara pada sahabat Abu Hurairah. Kesimpulan Kamaruddin berbeda dari sarjana Muslim umumnya dan juga sarjana Barat. Juynboll memandang bahwa hadis-hadis tentang puasa telah dipalsukan pada masa Al-A’masy (w. 148 H) atau abad kedua hijriah. Analisis Kamaruddin justru menunjukkan bahwa hadis-hadis tersebut berasal dari masa Abu Hurairah yang meninggal pada 58 H atau di abad pertama hijrah. Ini berarti bahwa hadis—meski tidak seluruhnya—dapat menjadi sumber autentik sejarah Islam awal! Dari sini, Kamaruddin berhasil mempertegas perlunya mengkaji hadis dari aspek sanad dan matan sekaligus! Tak pelak, buku ini sangat penting bagi para pengkaji hadis yang serius dan khalayak pembaca yang ingin mengetahui lika-liku pencarian kesahihan hadis.

Advertisements

Aliran Spiritual Air Kata-kata Sindhunata

Leave a comment

Judul: Air Kata Kata
Penulis: Sindhunata
Penerbit: Galang Press, Yogyakarta & Bayumedia, Malang, Cetakan: I, Desember 2003
Tebal: xvi + 162 halaman

***

Ada yang beda pada buku ini dibanding buku-buku Sindhunata sebelumnya. Sebelumnya, Sindhunata banyak terinspirasi karya orang lain. Novelnya berjudul Semar Mencari Raga (Kanisius, Yogyakarta, 1996), misalnya, banyak diilhami oleh lukisan tentang Semar karya Agung Leak Kurniawan, Djokopekik, Hanura Hosea, Hari Budiono, Ong Harry Wahyu, Hendro Suseno, Murtianto Antik dan Suatmaji, serta lakon Geger Semar yang dipentaskan Ki Bambang Suwarno Sindutanaya. Sementara itu, pada novel Tak Enteni Keplokmu Tanpa Bunga dan Telegram Duka (Gramedia, Jakarta, 2000), Sindhunata banyak menangguk ilham dari lukisan-lukisan Djokopekik seperti “Susu Raja Celeng”, “Indonesia 1998 Berburu Celeng”, dan “Tanpa Bunga dan Telegram Duka Tahun 2000”.

More

AKAR KEKERASAN INTELEKTUAL ISLAM

Leave a comment

Oleh: Sunarwoto Dema

Kekerasan intelektual di dunia Islam memiliki riwayat panjang. Sudah sejak masa Kalifah Ali bin Abu Thalib peristiwa semacam itu terjadi. Perti-kaian Ali dan Muawiyyah adalah bukti historis ketika agama digunakan untuk kepentingan politik penguasa: atas nama Quran Muawiyah menurunkan Ali.

Peristiwa itu dikenal sebagai tahkim (arbitrasi). Kekerasan itu masih berlangsung hingga sekarang. Posisi kaum intelektual tidak sama. Ada yang teguh dengan pandangan dan keyakinannya sehingga kritis dan menentang kebijakan-kebijakan penguasa, dan ada pula yang mendukungnya begitu saja. Di situ sesungguhnya sering terjadi persekongkolan penguasa dan intelektual.

Buku Muhammad Abid al Jabiri itu menelusuri akar kekerasan politik yang memanfaatkan jargon agama dan peran intelektual di dalamnya. Buku ini mengkaji dua peristiwa klasik yang masyhur, mihnah Ibnu Hanbal dan nakbah Ibnu Rusyd. Kedua peristiwa, dalam pandangan al Jabiri, amat unik lantaran sekalipun jelas menunjukkan unsur politis, selama ini hanya diyakini sebagai sekadar persoalan teologis.

Yang pertama berkaitan dengan paham al -tentang Quran (dalam kasus Ibnu Hanbal) dan yang kedua menyangkut penyimpangan-penyimpangan teologis dalam karya-karya filsafat (kasus Ibnu Rusyd). Juga unik, karena bahkan kedua tokoh itu pada akhirnya, sejalan dengan pergantian kekuasaan, terbebas, bahkan mendapatkan simpati dari penguasa.

Inkuisi

Mihnah (inkuisi) adalah tindakan pemaksaan, teror dan penyiksaan penguasa terhadap para ulama karena beda pendapat. Mihnah itu diberlakukan selama tiga kepemimpinan Dinasti Abbasiyah: Al-Makmun, al Mutashim dan al Wasiq. Isu utamanya adalah paham “keterciptaan al Quran (khalq al Quran), paham resmi negara.

Itu lebih dikenal sebagai peristiwa teologis, yakni pertentangan paham Muktazilah yang dianut para penguasa Abbasiyah tersebut dengan Sunni (Ahlussunnah wal Jamaah). Banyak ulama, terutama para ahli Hadis, yang menjadi korban kebijakan itu.

Al Jabiri (lihat bagian ketiga buku ini) menunjukkan bahwa sebenarnya keterciptaan Quan bukan persoalan Muktazilah dengan Sunni, tetapi kepentingan politik semata. Keterciptaan al Quran itu sendiri sebenarnya bukan prinsip utama (ashl) dari Muktazilah, tetapi hanyalah persoalan far (cabang ajaran) agama.

Prinsip utama Muktazilah adalah keadilan (al adl). Pertanyaannya, mengapa mereka memilih “keterciptaan al Quran sebagai isu utama mihnah?

Bagi al Jabiri itu terkait dengan amn ad-daulah (keamanan negara) atau stabilitas keamanan dan situasi politik yang dihadapi ketiga penguasa itu.

Al Makmun menghadapi oposisi para Sufyani, ahli Hadis dan pengikut Muawiyah. Mereka berpaham al Quran bukan makhluk. Memanfaatkan para pejabat negara yang berpaham keterciptaan al Quran (Muktazilah), al Makmun meredam gerakan oposisi. Al Mutashim, pengganti al Makmun, menghadapi dua kekuatan lawan, pemberontak Kharramiyyah pimpinan Babik yang berhasil ditumpas, dan oposisi internal pemerintah, para pejabat berpaham al Quran bukan makhluk.

Dia memperluas wilayah mihnah hingga seluruh Bagdad. Di era al Watsiq, mihnah menjadi sangat luas cakupannya, bukan saja pejabat atau ulama yang berbeda paham dengan negara, tetapi bagi semua yang berkeyakinan bahwa al Quran adalah bukan makhluk.

Kebijakan itu terkait dengan kebutuhan politik saat itu, yakni pertukaran tawanan perang dengan pasukan Romawi. Semua yang tidak mengakui al Quran sebagai makhluk ditangkap dan kemudian dise-rahkan kepada tentara Romawi.

Ibnu Hanbal satu-satunya ulama yang selamat dari mihnah, meski menerima siksaan dari ketiga kalifah tersebut. Di masa al Mutawakil, kalifah pengganti al Wasiq, Ibnu Hanbal dibebaskan meski dia tidak diizinkan melakukan aktivitas di luar rumah dan berkomunikasi dengan orang lain, sehingga dia meninggal dunia. Al Mutawakil tidak menganut paham pendahulunya, al Quran diciptakan.

Itu pun menurut al-Jabiri, terkait dengan situasi politik yang dihadapinya, yaitu pemberontakan secara diam-diam oleh para jenderal keturunan Turki yang diberi keleluasaan politik oleh pemerintahan al Wasiq. Dengan itu, dia mendapat dukungan para ahli hadis, panutan rakyat.

Lebih dari semua itu, al Jabiri dalam buku ini menunjukkan bahwa peristiwa mihnah pada masa Abbasiyah tak lepas dari merebaknya sentimen anti-Abbasiyah dari sisa-sisa kekuatan Bani Umayah yang mayoritas adalah para ahli hadis dan golongan Ahlussunnah wal Jamaah.

Kasus Ibnu Rusyd yang dikenal sebagai nakbah (malapetaka) tampaknya agak aneh karena posisi Ibnu Rusyd sendiri ketika itu adalah sebagai Qadhi al Qudhah (hakim agung) di Kordoba, di samping dokter pribadi kalifah. Peristiwa nakbah mencuat bersamaan dengan menjalarnya pandangan-pandangan filosofis yang menyerang para ahli fiqh dan ahli Hadis. Atas keluhan orang-orang dekatnya, sang kalifah mengeluarkan larangan beredarnya buku-buku filsafat dan membakarnya, termasuk karya-karya filsafat Ibnu Rusyd.

Bagi al Jabiri (lihat bagian keempat) itu bukan sekadar pelarangan terhadap filsafat, tetapi ada maksud politis di baliknya. Manurut Al Jabiri, pada dasarnya Khalifah Yakub al Manshur dan ayahnya sebenarnya menggemari filsafat. Tetapi, mengapa kebijakan pelarangan itu dikeluarkannya? Di situlah, al Jabiri menunjukkan bahwa itu terkait erat dengan pandangan filosofis Ibnu Rusyd dalam bukunya Jawami Siyasah Aflatun.

Buku ini merupakan komentar atas The Republic karangan Plato. Ibnu Rusyd dalam buku ini banyak menyinggung ihwal politik dan mengaitkannya dengan kondisi Andalusia kala itu. Antara lain, buku ini mengemukakan bagaimana perilaku para pejabat dan juga kalifah yang hedonis, perubahan sistem “negara ideal” yang menjunjung tinggi kehormatan dan martabat manusia menjadi negara democracy yang menjadikan orang hedonis.

Itu, kata al Jabiri, yang sesungguhnya memicu munculnya kebijakan kalifah itu, di samping kedekatan Ibnu Rusyd dengan saudara kandung kalifah, Abu Yahya yang berencana merebut kekuasaannya. Ibnu Rusyd secara tersirat mempersembahkan buku itu untuk Abu Yahya.

Buku ini penting untuk melihat secara jernih betapa penguasa sering memanfaatkan agama demi melanggengkan kekuasaannya. Buku ini juga berguna untuk memahami kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini atas nama agama tertentu.

Source: http://www.suarapembaruan.com/News/2003/08/03/Buku/buku03.htm